Pengiriman TKI Harus Terdata di Setiap Pemda Asalnya

28-03-2018 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, foto : azk/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan, saat ini masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak terdata dan bekerja tidak sesuai prosedur. Dede berharap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang baru saja disahkan dapat diimplementasikan dengan baik, termasuk di dalamnya pendataan TKI.

 

“Oleh karena itu, di undang-undang yang baru, semua pengiriman itu harus terdata melalui pemerintah daerah, asal dari TKI itu,” ungkap Dede dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (28/3/2018).

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap, undang-undang yang baru ini bisa segera dibuat peraturan-peraturan turunannya, sehingga dapat disesuaikan. Selain itu, di dalam UU PPMI, nantinya, TKI akan dilindungi oleh asuransi BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan.

 

“BPJS bekerja dengan tenaga asuransi yang ada di luar, sehingga jika ada yang tidak terbayarkan bisa mengklaim jaminannya dia,” ungkap Dede.

 

Dede menambahkan, saat ini masih banyak TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur, sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran data dan informasi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai database untuk TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur tersebut.

 

“Sehingga, TKI manapun dan bekerja dengan siapapun banyak yang tidak ketahuan. Dan jika ada perusahaan yang ketahuan mengirim pekerja tanpa prosedur maka perusahaan tersebut akan mendapat teguran,” pesan politisi dapil Jawa Barat itu. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...